30 Menit di Kota Padang: Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa Bumi 30 September 2009

RINGKASAN EKSEKUTIF
Gempa bumi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 menelan lebih dari
1.000 jiwa dan mencederai lebih banyak lagi. Untunglah, gempa bumi ini tidak
menyebabkan tsunami yang menghancurkan. Pusat Peringatan Tsunami Nasional
(NTWC) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta hanya
mengeluarkan informasi gempa bumi, namun bukan peringatan potensi tsunami. Tetapi,
getaran kuat gempa menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang meluas terhadap
tsunami di kalangan masyarakat Padang.
Kira-kira enam minggu setelah gempa bumi, GTZ IS-GITEWS melakukan penelitian
lapangan di Padang untuk mengetahui apa yang telah terjadi setelah gempa bumi selesai.
Studi ini berfokus pada 30 menit pertama setelah getaran: yaitu perkiraan waktu tiba
gelombang tsunami di pantai Padang setelah suatu gempa bumi besar yang berasal dari
sumber dekat dengan pantai Sumatra Barat. Bagaimanakah masyarakat Padang bereaksi
setelah gempa bumi berakhir? Apakah mereka memiliki akses ke informasi resmi tentang
gempa bumi secara cepat? Apakah yang dilakukan pemerintah dan lembaga
penanggulangan bencana setempat untuk segera menyampaikan informasi kepada publik?
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dibahas di dalam kertas kerja “30 Menit di Kota
Padang: Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa
Bumi 30 September 2009”.
Studi ini menggunakan perpaduan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pencari
data mewawancarai 200 orang. Peneliti lapangan melakukan wawancara informal dengan
anggota masyarakat dan pelaku utama dari lembaga penanggulangan bencana dan
lembaga terkait. Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI), sebuah LSM di Padang, dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendukung penelitian lapangan.
Proyek penelitian Last Mile Evacuation (UNU-EHS) mendukung analisis data.
Sebuah seminar pada akhir Januari 2010, yang dituanrumahi oleh BPBD dan didukung
oleh GTZ IS-GITEWS membahas temuan-temuan penelitian dan memberikan
rekomendasinya ke perwakilan tingkat tinggi pemerintah kota. Rekomendasi tersebut
telah diintegrasikan ke dalam Peraturan Wali Kota mengenai Peringatan Dini Tsunami
Kota Padang, yang disahkan pada bulan April 2010.
Temuan dan simpulan mengenai reaksi masyarakat dan akses ke informasi:
Setengah dari warga yang diwawancarai di dalam survei menjauhi daerah pantai
dalam waktu yang relatif pendek (15 menit setelah getaran 83% dari responden
tersebut telah pergi). Pemicu evakuasi adalah gempa bumi yang kuat. Namun, dalam
situasi ketiadaan informasi resmi, banyak orang pergi ke pantai untuk melihat apakah air
laut menyurut. Karena hal itu tidak terjadi, sebagian besar mereka memutuskan untuk
tidak mengungsi. Waktu yang diperlukan dari saat air mulai surut hingga kedatangan
gelombang pertama hanyalah beberapa menit. Orang tidak akan memiliki cukup waktu
untuk melarikan diri.
Secara umum, informasi resmi tidak tersedia dalam 30 menit pertama setelah
gempa bumi. Sebagian besar masyarakat tidak menerima informasi resmi apa pun
mengenai apakah ada ancaman tsunami atau tidak. Informasi utama tersebar dari mulut
ke mulut dan berdasarkan kasak-kusuk. Seiring dengan waktu, terdapat berita bahwa
tidak ada ancaman tsunami dan masyarakat boleh kembali ke rumah. Informasi tersebut
diudarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Padang dan diumumkan oleh Wali
Kota. Perlahan-lahan berita ini menyebar ke makin banyak orang. Penggunaan frekuensi
ii
Radio FM untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah pilihan yang tepat.
Namun, karena perkiraan waktu tiba tsunami untuk Padang sangat pendek, informasi
yang diberikan 1 jam setelah getaran akan terlambat.
Proses evakuasi terhambat oleh kemacetan lalu lintas yang parah. Masyarakat
umumnya melarikan diri dengan sepeda motor dan mobil. Karena itu terjadi kemacetan
lalu lintas yang parah. Banyak kecelakaan juga terjadi. Jalur evakuasi yang ditetapkan
tidak cukup untuk menyalurkan massa. Warga, tampaknya, tidak mempertimbangkan
evakuasi vertikal sebagai pilihan dalam penyelamatan diri. Evakuasi berlangsung hanya
sebagai gerakan horisontal menjauh dari pantai dan mengarah ke daratan. Kenyataan
bahwa orang-orang bergerak ke arah laut makin menciptakan kekacauan.
Ada kekurangan pemahaman mengenai sistem peringatan dini, namun orang-orang
mempercayai pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat secara
langsung setelah gempa bumi. Sebagian besar responden hanya memiliki gambaran
kabur mengenai cara kerja sistem peringatan dini tsunami secara menyeluruh. Dari sudut
pandang mereka, hal terpenting adalah mendapatkan informasi akurat dan resmi secepatcepatnya.
Masyarakat percaya kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota. Mereka
percaya bahwa pemerintah akan menyediakan informasi yang akurat secara langsung
setelah gempa bumi.
Temuan dan simpulan tentang penyebaran informasi oleh pihak pemerintah:
Informasi dari BMKG mencapai pemerintah di Padang dalam 5 menit setelah
gempa bumi. Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Padang menerima informasi
dari BMKG via internet secara cepat. Gempa bumi membuat beberapa operator telepon
seluler tidak berfungsi. Karena itu, SMS sama sekali tidak cocok sebagai sumber
(tunggal) untuk menerima informasi dari BMKG.
Pemerintah baru menyebarkan informasi dan arahan kepada masyarakat umum
kira-kira 30 menit setelah gempa bumi. Tidak ada komunikasi antara Wali Kota dan
PUSDALOPS. Pada hari itu, kedua pelaku ini bergerak sendiri-sendiri. Wali Kota tidak
dapat menerima informasi dari BMKG lewat SMS. PUSDALOPS hanya dapat
menyampaikan informasi lewat radio komunikasi, namun tidak kepada masyarakat yang
lebih luas. Informasi dari BMKG sampai ke sebuah lembaga pemerintah Padang kira-kira
5 menit setelah gempa bumi, namun baru tersedia bagi masyarakat kira-kira 20 hingga 25
menit kemudian, saat Wali Kota telah menerima informasi dan mengumumkannya di
RRI. Lagi-lagi, jika membandingkan waktu tiba tsunami dan waktu yang diperlukan
untuk menyampaikannya kepada masyarakat, yang dapat disimpulkan adalah informasi
datang terlambat.
Lembaga pemerintah dan lembaga lainnya menerima informasi dengan cepat dari
PUSDALOPS lewat jaringan radio komunikasi. Fakta bahwa channel VHF tertentu
ditetapkan sebagai frekuensi darurat memungkinkan penyebaran informasi yang cepat di
antara lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga itu lalu dapat meneruskan informasi pada
frekuensi masing-masing. Namun, hanya beberapa lembaga menyediakan informasi
bahwa tidak ada ancaman tsunami kepada publik.
Radio FM setempat menyampaikan informasi kepada publik. RRI Padang mampu
mengudara kira-kira 15 menit setelah gempa bumi. Namun, pada saat itu mereka belum
menerima informasi dari BMKG. Pro News FM dan Classy FM, menerima informasi dari
PUSDALOPS via VHF atau mengunduhnya dari situs web BMKG secara cepat. Namun
stasiun mereka lumpuh karena kekurangan cadangan tenaga listrik (ProNews) atau karena
masalah dengan peralatan penyiaran (Classy FM)
iii
Saran:
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanda peringatan dini alam dan
reaksi terhadapnya.
Para pemangku kepentingan di Padang telah menyepakati strategi
reaksi yang layak. Strategi tersebut mengacu pada (1) gempa bumi yang kuat sebagai
pemicu pertama evakuasi segera, dan (2) informasi dari BMKG dan/atau pihak
berwenang setempat yang mengarahkan masyarakat untuk evakuasi atau membatalkan
evakuasi. Strategi ini perlu diakui secara resmi dan dipromosikan secara luas. Kegiatan
sosialisasi perlu menyampaikan strategi tersebut kepada masyarakat dan menjelaskan
bahwa mengandalkan tanda peringatan dini alam berupa menyurutnya air laut sebagai
petunjuk untuk tsunami yang menjelang bukanlah pilihan bagi Kota Padang.
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sistem peringatan dini dan
bagaimana sistem tersebut dapat membantu masyarakat. Masyarakat harus memiliki
pemahaman dasar tentang cara kerja InaTEWS (Sistem Peringatan Dini Tsunami
Indonesia) dan rantai komunikasi peringatan dini. Kegiatan sosialisasi pada tingkat
masyarakat serta kampanye media harus dilakukan untuk meneruskan pengetahuan ini
kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini juga perlu memastikan bahwa orang-orang
mengetahui sumber informasi dan jenis arahan yang dapat mereka terima setelah gempa
bumi. Organisasi-organisasi seperti LSM lokal KOGAMI dan Palang Merah Indonesia
(PMI) memainkan peran penting dalam penjangkauan masyarakat. Namun, materi
informasinya perlu dikaji dan disesuaikan dengan skema reaksi yang disepakati.
Memberikan Pusat Pengendalian Operasi Padang wewenang dan mandat untuk
membuat keputusan dan langsung menyebarkan arahan kepada masyarakat. Pusat
Pengendalian Operasi di Padang menerima informasi dari BMKG dalam hitungan menit
setelah gempa bumi. Karena itu, PUSDALOPS harus diberi wewenang untuk membuat
keputusan tentang apakah masyarakat Padang harus evakuasi atau tidak, dan untuk segera
menyebarkan arahan kepada publik tanpa persetujuan Wali Kota lebih dahulu. Ini
mengikuti logika Prosedur Operasi Standar (SOP) pengambilan keputusan yang
menerjemahkan peringatan baku dari BMKG menjadi reaksi baku pada tingkat lokal.
Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat memercayai informasi dari pemerintah
setelah gempa bumi, khususnya arahan langsung dari Wali Kota. Hal itu perlu
dipertimbangkan dalam SOP. PUSDALOPS dan Wali Kota perlu membangun hubungan
via frekuensi radio VHF langsung setelah gempa bumi berakhir. Jika dalam kedaruratan
komunikasi ini dapat dibangun sebelum informasi dari BMKG datang, Wali Kota dapat
langsung dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyebaran arahan. Jika
tidak, Pusat Pengendalian Operasi akan langsung menyebarkan arahan kepada
masyarakat. Wewenang PUSDALOPS ini perlu dijelaskan kepada publik.
Menyediakan sumber daya manusia, teknis dan anggaran yang cukup untuk Pusat
Pengendalian Operasi Padang guna menunaikan tugasnya. Pentingnya BPBD dan
PUSDALOPS sebagai satuan di bawah BPBD dalam kesiapsiagaan dan peringatan dini
tsunami perlu diakui secara penuh dalam kebijakan lokal. Peraturan Wali Kota tentang
Peringatan Dini Tsunami adalah sebuah langkah penting. Kebutuhan anggaran BPBD dan
PUSDALOPS juga perlu dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Hanya dengan dukungan penuh pemerintah menyangkut sumber daya manusia dan teknis
BPBD dan PUSDALOPS akan mampu melaksanakan tugasnya.
Memperluas cakupan sistem penyebaran peringatan publik di Padang. Studi ini
menunjukkan bahwa informasi resmi mencapai sangat sedikit orang di dalam 30 menit
pertama setelah gempa bumi. Komunikasi radio (via FM dan VHF) telah terbukti sebagai
solusi yang amat andal untuk penyebaran informasi. Sebaiknya sistem penyebaran
iv
peringatan lewat pelantang masjid dan channel FM diperluaskan, serta dikaji kembali
perjanjian tentang frekuensi radio FM lokal sebagai sumber informasi resmi. Promosi
penggunaan radio FM oleh masyarakat sebagai sumber informasi untuk publik adalah
penting.
Menciptakan beberapa sambungan langsung dengan BMKG. Penggunaan beberapa
saluran komunikasi untuk menerima informasi dari BMKG adalah penting. Untuk
menghindari kemacetan informasi, beberapa lembaga (pemerintah, non-pemerintah dan
swasta) memerlukan sambungan langsung ke BMKG. Stasiun radio lokal dapat
memperoleh informasi langsung dari BMKG dan meneruskannya kepada masyarakat
dan/atau menerima informasi dari pihak berwenang setempat via radio komunikasi.
Menyediakan infrastruktur evakuasi yang memadai dan mempromosikan prosedur
yang jelas. Segera setelah gempa bumi di Padang, jalan-jalan tersumbat oleh kendaraan,
yang membuat evakuasi hampir mustahil. Rencana pembuatan bangunan evakuasi
vertikal di zona bahaya tsunami telah tersedia di Padang, namun harus diimplementasikan
secepatnya. Rencana evakuasi untuk Kota Padang perlu ditelaah berdasarkan peta bahaya
tsunami resmi (yang telah disepakati pada bulan April 2010) dan infrastruktur evakuasi.
Rencana itu perlu disetujui secara resmi, disebarkan secara luas di kalangan lembaga
pemerintah dan non-pemerintah serta disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian,
rencana (dan peta) evakuasi resmi bagi kota ini dapat berfungsi sebagai rujukan baik
untuk kegiatan perencanaan evakuasi pada tingkat kelurahan dan RW/RT maupun di
tingkat keluarga dan lembaga.

Silahkan klik disini untuk versi lengkap. Untuk download peta evakuasi tsunami kota Padang disini.


Tweet

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com