Aku dan UU Lambang PMI

Beberapa waktu ini, beredar cerita bahwa saya bergabung dengan salah satu LSM yang “menjalankan” fungsi kepalangmerahan walaupun sudah ada organisasi yang menjalankannya yaitu PMI. Dalam kiprahnya itu, saya diisukan menjadi salah satu administrator jejaring sosial yang melaksanakan fungsi menggagalkan lahirnya UU Lambang Palang Merah.

Sudah setidaknya 3 (tiga) saudara saya dari PMI Kota dan Kabupaten di DKI dan Jawa Barat yang bertanya langsung ke saya mengenai ini. Saya bersyukur mereka bertanya langsung ke saya, sehingga saya tahu issue yang sedang di tembakkan ke saya kali ini setelah issue-issue yang lainnya.

Perlu Kawan-kawan ketahui, saya masih berada di belakang organisasi resmi yang diakui oileh ICRC dan anggota IFRC, tidak mungkin saya pindah ke lain hati. Ingatkah Kawan-kawan disaat UU mengenai PB dalam proses kelahirannya, justru saya bersama dengan Kawan-kawan MPB I dan INGO’s, NGO’s terus berjuang memasukkan PMI ke dalamnya dan akhirnya berhasil, walaupun pada saat-saat terakhir akan disyahkannya UU tersebut oleh DPR Ketua Umum PMI menarik diri.

Mengenai mengapa admin tersebut sangat tahu seluk beluk PMI dan Konvensi Jenewa, saya yakin karena mereka mau belajar, seperti teman-teman di PMI. Karena pengetahuan mengenai kepalangmerahan/bulan sabit merah sangat terbuka dan siapapun bisa membaca bahkan melakukan penelitian tentangnya.

Sehingga dengan ini saya sampaikan kepada Saudara-saudaraku dan Teman-temanku, juga mereka yang tidak mau berteman dengan saya lagi: saya masih berada di belakang PMI dan tidak akan berpaling ke organisasi yang tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa, Statuta ICRC dan KepPres RIS.

Untuk teman (yang satu itu) yang “memasarkan” issue negatif tentang saya ini, semoga sadar bahwa anda bukan yang Maha kuasa dan mampu mengatur hidup saya.


Share Me

Tweet

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com