Pemetaan Partisipatif di Daerah Urban (Urban Participatory Mapping)

Jakarta, sebagai sebuah kota, sedemikian pesat perkembangannya. Penataan lahan yang buruk menyebabkan kota Jakarta terkesan sebagai Desa/Kampung Besar. Banjir, kebakaran, wabah penyakit adalah ancaman yang umum mendera Jakarta.


Bayangkan, Jakarta sebagai kota besar No.1 di Indonesia harus menyerah kalah pada banjir. Bila banjir datang, jakarta tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai kota, kemacetan terjadi karena jalan-jalan tergenang air. Sehingga menggangu perekonomian dan pelayanan publik.


TANTANGAN DAN TIPS PEMETAAN RISIKO DI DAERAH PERKOTAAN
Memetakan risiko didaerah perkotaan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

1. Sukar memetakan batas area (RT, RW dan terkadang juga Kelurahan), karena misalnya rumah berdempetan namun sudah berbeda RT.
2. Kerapatan perumahan yang sangat tinggi mengakibatkan GPS kesulitan mendapatkan sinyal. Dari berbagai pengalaman pemetaan di Jakarta, GPS Garmin tipe E-Trex Vista sulit mendapatkan sinyal. Juga GPS Garmin tipe Legend.
3. Satu rumah namun lebih dari satu KK.
4. Satu bangunan rumah dan bertingkat, namun dipetak-petakkan yang berisi keluarga (KK) yang berbeda, biasanya karena dikontrakkan atau dibuat kos-kosan (per kamar).
5. Satu bangunan bertingkat dijadikan tempat usaha dan toko yang beraneka jenis. Lantai satu toko kelontong dan lantai dua dijadikan salon dan warung internet (warnet) dan juga sekaligus sebagai tempat tinggal.
6. Terdapat rumah susun.
7. Terdapat lorong-lorong kecil, jalan alternatif (jalan tikus), jalan buntu dan terdapat atap rumah satu dengan yang lainnya menjadi satu hingga tertutup, hal ini mempengaruhi sinyal GPS.
8. Banyaknya aliran air (got) yang terputus dikarenakan telah tertutup.
9. Adanya pabrik yang berada didekat atau di pemukiman masyarakat.
10. Adanya perubahan fungsi fasum digunakan untuk pribadi.
11. Ada masyarakat yang areanya tidak mau dipetakan karena alasan-alasan tertentu, seperti yang terjadi disalah satu RW di satu Kelurahan di Jakarta Barat. Ancaman bahkan dengan menggunakan senjata, agar daerahnya tidak dipetakan.
12. Issue penggusuran. Penggunaan GPS (pemetaan risiko) bila tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat luas akan membuat masyarakat khawatir daerahnya akan digusur.

Sedangkan untuk partisipasi masyarakat tidaklah menjadi masalah. Memang ada mitos yang mengatakan bahwa warga Jakarta akan sulit diajak kerja sukarela atau berpartispasi dalam kegiatan. Kenyataannya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kuncinya? Jelaskan program atau kegiatan dengan jujur dan libatkan secara aktif masyarakat.
Warga Jakarta, baik penduduk asli (baca Betawi) atau pendatang, pada dasarnya adalah masyarakat sosial yang berasal dari kesukuan yang sama, Melayu. Sehingga dasar-dasar kerjasama (gotong royong) masih tetap ada dalam kehidupan mereka. Tinggal kita gali dengan rutin dan menggunakan pendekatan yang umum dan bisa diterima di masyarakat.



Tips berikut akan membantu anda memetakan risiko di perkotaan. Tips ini berdasarkan pengalaman pemetaan di daerah urban di Jakarta, yaitu Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Rawa Buaya, Jakarta Barat dan Kelurahan Bidara Cina dan Cawang, Jakarta Timur.

1. Sosialisasi yang benar terhadap pelaksanaan dan tujuan pemetaan risiko adalah hal yang tidak boleh dikesampingkan atau dijadikan prioritas bawah.
2. Libatkan partisipasi masyarakat sejak awal sampai akhir (Perencanaan dan Evaluasi).
   
3. Menggunakan GPS Garmin tipe eTrex Cx atau HCx akan sedikit membantu, karena tipe ini sangat kuat dalam hal sinyal GPS. Juga perhatikan: (a). Walaupun sudah Ready to Navigate, GPS jangan langsung digunakan. Tunggu dulu beberapa menit untuk memperkuat ikatan sinyal dengan GPS yang digunakan. (b). Kalibrasi kompas GPS yang digunakan. Untuk semua jenis GPS yang digunakan (Garmin tipe eTrex Vista maupun eTrex Cx dan HCx).
4. Gunakan Google Earth untuk persiapan/perencanaan pemetaan dan checking data yang didapat dari lapangan.
5. Izin pemetaan dari pihak terkait sangat dibutuhkan, termasuk pendekatan terhadap pemimpin dan non-formal (berdasarkan asal daerah, kesamaan mata pencaharian – pedagang buah segar, ikan asin, dll. Juga terkadang berdasarkan partai politik atau organisasi-organisasi kepemudaan).
6. Jangan paksakan pemetaan pada daerah dimana masyarakatnya menolak atau keselamatan tim terancam, walaupun itu masuk dalam daerah program. Tim pemetaan di Jakarta Barat mengalami hal ini, dimana ada satu RW yang tidak bersedia dipetakan. Mereka tidak memberika alasan dengan jelas, hanya ada rumor warga disana adalah mereka yang terkait dengan peredaran barang terlarang sehingga mereka khawatir setelah di petakan daerahnya akan di "grebek".
   
7. Perhitungkan waktu pemetaan dengan besar area dan jumlah penduduk yang akan dipetakan. Karena bisa jadi waktu pemetaan di daerah urban akan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan di daerah pedesaan. Biasanya terkait dengan jumlah penduduk dan data untuk peta dasar. (Ujang dan Taufik).

____________________________________________________________________
Akhir dari Posting ini